Oleh Niken Salindri, Staff Isu dan Advokasi ILMAGI 2013 dari Universitas Indonesia

Gambar 1. Bagian depan Gedung BKKBN Pusat

Jum’at 20 Desember 2013,

Bau politik tercium pada acara yang menghadirkan tokoh-tokoh politik dari berbagai Partai yang akan merebutkan suara kita di tahun 2014. Dilaksanakan di Gedung BKKBN Pusat, merupakan tanda adanya kepentingan BKKBN untuk bisa didengar keluh kesahnya menangani ledakan penduduk. BKKBN mendekati Partai Politik agar mendapatkan janji politik yang bisa mensosialisasikan kembali Program KB untuk berjaya seperti era Soeharto. Prof. Dr. Imam Prasojo dengan apik memandu diskusi ini hinga menyentil seluruh perwakilan partai politik.

Partai Golkar, sebagai partai pertama yang memunculkan dan sekaligus mem-booming-kan Program Keluarga Berencana, menegaskan akan membawa blue print pada tahun 2015 untuk pencegahan di tahun 2025 mendatang, dimana penduduk Indonesia akan meningkat tajam. Golkar juga berjanji akan meningkatkan kualitas SDM, mengembalikan kebijakan BKKBN kembali ke Pusat agar terintegrasi, dan tidak tergantung pada Pemerintah Daerah apabila maju dengan kursi terbanyak di

DPR tahun depan.

Berbeda fokus dengan Golkar, Partai Nasdem justru mengeluh tidak dapat mengetahui jumlah DPT secara pasti karena Program Pemerintah Pusat tidak ada yang fokus soal kependudukan. Partai baru ini menyebutkan masih kentalnya anomali masyarakat usia produktif, terutama yang miskin. Lapangan pekerjaan yang sempit membuat pengangguran berfikir “kalo engga kerja, kawin aja mendingan”, sehingga banyak pengangguran menikah muda. Nasdem justru berjanji akan mensosialisasikan Program Kependudukan melalui pidato besar Surya Paloh yang disiarkan langsung oleh Metro TV kepunyaannya.

Lain hal dengan PPP, yang memasukan Kesehatan Produksi ke dalam kurikulum karena menurut WHO, kesehatan reproduksi bukan hanya tentang reproduksi, tapi juga tentang bagaimana perempuan memiliki rasa percaya diri dan bargaining position untuk menentukan berapa jumlah anak dalam keluarganya. PPP terkejut saat menemukan daerah yang tidak menjadikan kependudukan sebagai salah satu prioritas, meletakkan para petugas KB bersamaan dengan Departemen Pertamanan dan Pemakaman. PPP senada dengan Golkar untuk mengembalikan BKKBN sebagai Pusat dan daerah waib melaksanakan program tersebut.

Partai Gerindra menjelaskan keikutsertaannya dalam menyetujui peraturan terkait dan berjanji bahwa pembangunan SDM akan disejajarkan dengan pembangunan Ekonomi, dan akan ada pelayann kesehatan yang menyeluruh. Kemudian Gerindra menyinggung sepintas tentang JKN, bahwa ternyata seharusnya ada 10 PP dan 5 Perpres yang sudah selesai sebelum 1 Januari 2014, anehnya baru ada 1 PP dan 1 1 Perpres untuk JKN mendatang. Gerindra juga menjelaskan nantinya akan timbul masalah elderly society (dimana negara maju pun tidak dapat mengendalikannya) akibat terus meningktanya Angka Harapan Hidup.

Itulah partai politik yang menebar janji pada BKKB dan perlu diketahui oleh seluruh rakyat, termasuk Mahasiswa Gizi yang nantinya akan mengelola sektor kesehatan yang berada di tangan mereka.